Good governance merupakan salah satu prinsip dari pemerintahan, salah satunya adalah selalu berusaha memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Perkembangan bisnis dan kebutuhan dari wajib pajak mendorong pemerintah untuk membuat satu sistem yang dapat memberikan kemudahan dalam pelaporan pajak. Untuk tujuan itulah maka pemerintah dengan adanya faktur pajak secara elektronik (e-Faktur) yang diberlakukan secara bertahap.
Melalui Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-16/PJ/2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik dapat membantu Wajib Pajak khususnya Pengusaha Kena Pajak (PKP) dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya. Dengan adanya e-Faktur ini Wajib pajak dapat dengan mudah memenuhi kewajiban pajaknya khususnya terkait dengan Faktur Pajak dan Pelaporan SPT Masa PPN.
TUJUAN
Setelah mengikuti pelatihan ini di harapkan peserta dapat memahami dapat memahami dasar hukum penysunan e-Faktur Pajak, teknis dalam pembuatan Faktur Pajak dengan e-Faktur serta dapat merencanakan dan mengelola PPN dengan baik.
OUTLINE MATERI
1. Overview Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-16/PJ/2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik
2. Ketentuan Umum PPN
3. Aplikasi e-Faktur Pajak
4. Simulasi Penggunaan Aplikasi e-Faktur Pajak
5. Study Kasus Penggunaan Aplikasi e-Faktur Pajak & Diskusi
METHOD
Presentation
Discussion
Case Study
Evaluation
